Apakah tanda tangan elektronik sah?
Di sebagian besar negara, ya, untuk sebagian besar dokumen. Setiap panduan di bawah menjelaskan dasar hukumnya, dokumen yang masih memerlukan tanda tangan basah, tersertifikasi, atau akta notaris, serta tautan ke sumber resmi.
Indonesia
Ya. Pasal 11 UU ITE (UU 11/2008 sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024) memberi tanda tangan elektronik kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama enam persyaratan terpenuhi, dan PP 71/2019 mengakui tanda tangan elektronik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi.
Singapura
Ya. Menurut section 8 Electronic Transactions Act 2010, syarat tanda tangan terpenuhi oleh metode elektronik yang mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan kehendaknya, asalkan cukup andal untuk tujuannya, kecuali untuk hal-hal dalam First Schedule.
Amerika Serikat
Ya. Menurut ESIGN Act federal dan Uniform Electronic Transactions Act (UETA), tanda tangan atau kontrak tidak dapat ditolak akibat hukumnya semata-mata karena berbentuk elektronik, sehingga tanda tangan elektronik sah untuk sebagian besar dokumen bisnis dan konsumen di 50 negara bagian.
Inggris Raya
Ya. Tanda tangan elektronik sah secara hukum di Inggris Raya dan dapat dipakai untuk menandatangani sebagian besar kontrak. Pada 2019 Law Commission menegaskan bahwa tanda tangan elektronik bahkan dapat memenuhi persyaratan tanda tangan yang ditetapkan undang-undang, asalkan penanda tangan bermaksud mengautentikasi dokumen tersebut.
Uni Eropa
Ya. Berdasarkan Regulasi eIDAS, tanda tangan elektronik tidak boleh ditolak akibat hukumnya atau keterterimaannya di pengadilan hanya karena berbentuk elektronik, dan tanda tangan elektronik berkualifikasi (QES) memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah di setiap negara anggota UE.
Turki
Ya. Berdasarkan Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik No. 5070, tanda tangan elektronik aman (güvenli elektronik imza) memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah, sedangkan tanda tangan elektronik sederhana sah untuk kontrak tanpa persyaratan bentuk dan dapat dipakai sebagai bukti di pengadilan.
Kanada
Ya. Tanda tangan elektronik sah secara hukum di Kanada: hukum federal (PIPEDA Bagian 2) dan undang-undang perdagangan elektronik di setiap provinsi dan teritori, termasuk undang-undang kerangka TI Quebec, mengakuinya untuk sebagian besar kontrak.
Jerman
Ya. Berdasarkan eIDAS, tanda tangan elektronik tidak boleh ditolak akibat hukumnya hanya karena berbentuk elektronik, dan sebagian besar kontrak di Jerman tidak memiliki persyaratan bentuk. Jika BGB mensyaratkan bentuk tertulis (Schriftform), Anda umumnya memerlukan tanda tangan elektronik berkualifikasi, dan beberapa dokumen sama sekali tidak dapat ditandatangani secara elektronik.
Prancis
Ya. Berdasarkan pasal 1366 dan 1367 Code civil dan Regulasi eIDAS, dokumen dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan kertas jika penanda tangan dapat diidentifikasi dan keutuhan dokumen terjamin.
Spanyol
Ya. Berdasarkan eIDAS, Ley 6/2020, dan pasal 23 Ley 34/2002 (LSSI), kontrak elektronik memiliki akibat hukum penuh jika persetujuan dan syarat sah lainnya terpenuhi, dan media elektronik memenuhi persyaratan bentuk tertulis.
Italia
Ya. Tanda tangan elektronik diakui di Italia berdasarkan eIDAS dan Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Untuk memenuhi persyaratan bentuk tertulis, dokumen umumnya harus memuat tanda tangan tingkat lanjut, berkualifikasi, atau digital, dan perbuatan tertentu seperti pengalihan properti memerlukan tanda tangan berkualifikasi atau digital.
Belanda
Ya. Berdasarkan pasal 3:15a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW) dan eIDAS, tanda tangan elektronik berkualifikasi memiliki akibat yang sama dengan tanda tangan basah, dan tanda tangan elektronik lainnya memiliki akibat yang sama jika metode yang dipakai cukup andal untuk tujuan dan keadaannya.
Irlandia
Ya. Berdasarkan Electronic Commerce Act 2000 dan eIDAS, informasi tidak boleh ditolak akibat hukumnya hanya karena berbentuk elektronik, dan tanda tangan elektronik dapat memenuhi persyaratan tanda tangan menurut hukum jika penerimanya setuju, dengan tunduk pada pengecualian dalam section 10.
Polandia
Ya. Menurut KUH Perdata Polandia, pernyataan kehendak dapat dinyatakan melalui perilaku apa pun, termasuk secara elektronik, dan pernyataan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik berkualifikasi (bentuk elektronik) setara dengan bentuk tertulis.
Swedia
Ya. eIDAS berlaku langsung di Swedia, dilengkapi dengan Lag (2016:561), dan sebagian besar kontrak komersial tidak memiliki persyaratan bentuk khusus, sehingga dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik. Beberapa transaksi, seperti jual beli properti dan wasiat, memiliki aturan formal tersendiri.
Swiss
Ya. Swiss bukan anggota UE sehingga eIDAS tidak berlaku, tetapi sebagian besar kontrak di Swiss tidak memerlukan bentuk khusus (OR pasal 11). Bila bentuk tertulis disyaratkan, hanya tanda tangan elektronik berkualifikasi yang dikombinasikan dengan stempel waktu berkualifikasi menurut ZertES yang setara dengan tanda tangan basah (OR pasal 14(2bis)).
Australia
Ya. Menurut Electronic Transactions Act 1999 (Cth) dan undang-undang serupa di tiap negara bagian dan teritori, suatu transaksi tidak menjadi tidak sah karena dilakukan secara elektronik, dan tanda tangan elektronik memenuhi syarat tanda tangan bila mengidentifikasi penanda tangan, menunjukkan kehendaknya, dan menggunakan metode yang cukup andal.
India
Ya, dengan syarat. Information Technology Act, 2000 mengakui tanda tangan elektronik dan kontrak yang dibuat secara elektronik, tetapi hanya menganggap sebagai tanda tangan teknik yang andal dan tercantum dalam Second Schedule, dan tidak berlaku untuk dokumen yang tercantum dalam First Schedule, seperti wasiat dan sebagian besar surat berharga.
Uni Emirat Arab
Ya. Menurut Federal Decree-Law No. 46 of 2021 tentang Transaksi Elektronik dan Layanan Kepercayaan, dokumen dan kontrak elektronik tidak kehilangan kekuatan hukumnya semata-mata karena berbentuk elektronik, dan undang-undang ini menetapkan tingkat tanda tangan elektronik andal (reliable) dan berkualifikasi (qualified), dengan tanda tangan berkualifikasi dianggap setara dengan tanda tangan basah.
Arab Saudi
Ya. Undang-Undang Transaksi Elektronik Arab Saudi tahun 1428H (2007) menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang dibuat sesuai undang-undang memenuhi syarat tanda tangan dan setara dengan tanda tangan basah, kecuali untuk transaksi status pribadi dan penerbitan akta atas benda tidak bergerak.
Brasil
Ya. Medida Provisória 2.200-2/2001 memberi tanda tangan bersertifikat ICP-Brasil praduga keaslian dan secara tegas membolehkan cara lain untuk membuktikan kepengarangan dan keutuhan bila para pihak menerimanya, sehingga tanda tangan elektronik sederhana banyak dipakai untuk kontrak swasta.
Meksiko
Ya. Código de Comercio Meksiko menyatakan bahwa informasi tidak boleh ditolak akibat hukum, keabsahan, atau kekuatan mengikatnya semata-mata karena berada dalam pesan data, dan bahwa syarat tanda tangan terpenuhi oleh tanda tangan elektronik yang sesuai dengan tujuannya.
Jepang
Ya. Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik dan Usaha Sertifikasi menduga suatu rekaman elektronik asli jika yang bersangkutan sendiri membubuhkan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat pada rekaman tersebut.
Afrika Selatan
Ya. Menurut section 13 Electronic Communications and Transactions Act 25 of 2002, tanda tangan elektronik tidak kehilangan kekuatan hukum semata-mata karena berbentuk elektronik. Namun, bila undang-undang mensyaratkan tanda tangan tanpa menyebutkan jenisnya, hanya tanda tangan elektronik lanjutan (advanced electronic signature) yang memenuhi syarat itu.
Selandia Baru
Ya. Menurut section 226 Contract and Commercial Law Act 2017, syarat tanda tangan menurut hukum terpenuhi oleh tanda tangan elektronik yang cukup mengidentifikasi penanda tangan, menunjukkan persetujuannya, dan cukup andal, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan oleh Schedule 5.
Azerbaijan
Ya. Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Dokumen Elektronik (No. 602-IIQ tanggal 9 Maret 2004) menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tidak dapat dianggap tidak sah semata-mata karena berbentuk elektronik atau tidak bersertifikat, tetapi hanya tanda tangan diperkuat (enhanced) dengan sertifikat berkualifikasi yang setara dengan tanda tangan basah.
Yang perlu diketahui dalam satu menit
Di Indonesia, dasarnya adalah UU ITE (UU 11/2008 sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024). Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat tertentu, antara lain data pembuatannya hanya terkait dengan penanda tangan dan berada dalam kuasanya saat penandatanganan, perubahan setelahnya dapat diketahui, dan ada cara untuk mengidentifikasi penanda tangan serta menunjukkan persetujuannya.
PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang dibuat dengan sertifikat dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan tanda tangan tidak tersertifikasi. eSignSimple menyediakan jenis yang kedua. Di luar Indonesia, Singapura punya Electronic Transactions Act, Uni Eropa punya regulasi eIDAS, dan Amerika Serikat punya ESIGN Act dan UETA.
Di mana pengecualian yang sebenarnya?
Di mana pun, pengecualiannya mirip: surat wasiat, urusan keluarga dan waris, jual beli tanah dan bangunan, sebagian jaminan, serta akta yang wajib dibuat oleh atau di hadapan notaris atau PPAT. Sejak perubahan UU 1/2024, Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan ketentuan alat bukti elektronik tidak berlaku jika undang-undang mengatur lain; contohnya pengalihan hak atas tanah yang memerlukan akta PPAT. Untuk dokumen seperti itu, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak cukup, dan kadang tidak ada tanda tangan elektronik yang cukup.
Pendapat kami: untuk penawaran harga, perjanjian jasa, NDA, atau purchase order, pertanyaannya hampir tidak pernah "apakah ini sah?", melainkan "bisakah saya membuktikannya?". Simpan PDF yang ditandatangani beserta sertifikat tanda tangan dan jejak auditnya, dan Anda sudah melakukan hal yang paling penting.
Bagaimana kami menulis halaman ini
Setiap halaman merujuk pada teks resmi (misalnya database peraturan JDIH dan peraturan.go.id untuk Indonesia, EUR-Lex untuk Uni Eropa) dan mencantumkan tanggal peninjauannya. Kami bukan pengacara: panduan ini menjelaskan kerangka umum dan tidak menggantikan nasihat untuk situasi Anda. Jika Anda menemukan kesalahan, kirimi kami email; kami akan memperbaikinya dan mencantumkan tanggal pembaruannya.